KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

(Studi Kasus Vonis Gayus Tambunan)

Makalah Ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Filsafat Hukum

 

Oleh :

 

Pajar Rahmatuloh

(10040008056)

Kelas B

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2011

 

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

            Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul : “KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM (Studi Kasus Vonis Gayus Tambunan).”dengan baik dan lancar.

Makalah ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca mengenai masalah yang kami bahas di dalamnya. Materi yang kami bahas di dalam makalah ini, kami kemas secara sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Makalah ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Mudah-mudahan apa yang penulis tuangkan dalam makalah ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi semua pihak.

Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan merupakan harapan yang besar bagi penulis. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum,

 

 

 

 

Bandung, 29 Oktober 2011

 

       Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

            Korupsi merupakan masalah besar dan masalah nasional yang sifatnya sangat kompleks dan banyak seginya. Di era reformasi dan pasca reformasi yang sudah berusia kurang lebih 10 tahun ini justru korupsi menjadi wabah dan virus yang menyerbu kemana-mana. Jika di era orde baru dengan sifatnya yang sentralistik korupsi seolah hanya terbatas dilakukan oleh orang-orang tertentu di tingkat atas, dan itupun hanya dilakukan kalangan eksekutif dalam pemerintahan di negeri ini. Tetapi, kini korupsi di zaman demokratisasi kian menyebar sampai ke daerah terpencil sekalipun[1].

            Korupsi, dilihat dari berbagai aspek, dapat dikelompokkan sebagai kejahatan tingkat tinggi, karena merupakan gabungan dari dua kejahatan besar: pencurian dan penipuan. Mencuri karena pelaku korupsi mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan menipu karena pelaku korupsi harus menyembunyikan bukti perbuatannya. Secara yuridis, korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara. Secara sosiologis, kejahatan korupsi berakibat pada kerugian yang dialami oleh masyarakat dalam skala yang luas. Dan tentu saja dari sudut pandang teologis, korupsi juga masuk dalam kejahatan yang berakibat dosa besar. Dalam konteks fiqih, korupsi, karena berbagai akibat yang ditimbulkannya, dapat digolongkan dalam dosa besar[2].

            Saat ini sering kita mendengar pemberitaan kasus-kasus korupsi di berbagai media informasi yang sangat gencar diberitakan. Banyaknya kasus korupsi yang diangkat oleh media menjadikan kasus ini perlu ditangani secara khusus dan sistemik, dan salah satu kasus yang cukup menyedot perhatian masyarakat adalah korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan. Kasus gayus tersebut merupakan tindak pidana korupsi yang dilakukan olehnya dalam Dirjen Pajak, dan kasus ini sangatlah menarik karena terdapat beberapa kejanggalan didalamnya.

                Melihat fenomena tersebut maka dapat dikatakan jika Korupsi saat ini tidak sekadar permasalahan hukum, tetapi telah berkembang menjadi multidimensi berkelindan dengan sektor – sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Realitas tersebut menegaskan upaya pemberantasannya tidak hanya mengandalkan hukum pidana[3]. Fenomena ini membuat kita bertanya kembali dari sisi filsafat, sebenarnya apa yang terjadi dengan korupsi, mungkinkah kita salah mengartikan tentang apa yang dianggap korupsi dan apa yang tidak korupsi[4]. Dalam hal inilah diperlukan filsafat untuk lebih memahami korupsi itu sendiri dan pandangan filsafat hukum terhadap korupsi. Seperti yang diketahui bahwa filsafat itu bisa digunakan untuk memahami semua persoalan secara filosofis dan berdaya upaya untuk memberikan gambaran (ilustrasi) yang lengkap mengenai suatu peta kesusilaan,hukum dan politik untuk sepanjang masa[5].

 

1.2 Rumusan Masalah

  1. Apakah yang dimaksud dengan korupsi dan apa saja faktor-faktor yang menyababkan korupsi ?
  2. Bagaimana perspektif atau pandangan filsafat hukum terhadap kasus korupsi ?
  3. Bagaimana penanggulangan korupsi dalam perspektif hukum alam dengan didasarkan pada ajaran Islam ?

 

1.3 Tujuan

  1. Untuk memahami korupsi dan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi.
  2. Untuk menganalisis perspektif atau pandangan filsafat hukum terhadap kasus korupsi.
  3. Untuk mengetahui penanggulangan korupsi dalam perspektif hukum alam dengan didasarkan pada ajaran Islam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II
PEMBAHASAN

 

2.1 Pengertian Korupsi Dan Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Korupsi.

            Menurut Andi Hamzah, Korupsi berasal dari kata Latin “Corruptio” atau “Corruptus” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption”, dalam bahasa Belanda “Korruptie”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. John M. Echols dan Hasan Shadily menerjemahkan korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi[6].

            Di Indonesia secara yuridis pengertian korupsi dapat diidentifikasikan dari rumusan-rumusan perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”.

            Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

“Perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (spt menggelapkan uang atau menerima uang sogok)”[7].

            Dengan pengertian korupsi secara harfiah tersebut dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah sangat luas artinya. Korupsi itu adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam artinya menurut waktu,tempat dan bangsa[8].

            Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi secara garis besar dapat dibagi 2 yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri seseorang yang disebabkan oleh : 1) Kelemahan iman/tauhid. 2)Kelemahan akhlak/moral (rakus, tidak jujur, tidak amanah, tidak adil) serta 3) Kurangnya ilmu yang mengantarkan kebenaran dan lemahnya disiplin. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat di luar diri seseorang yang meliputi antara lain : 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menunjukkan korupsi. 2) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 3) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau penyebab meluasnya korupsi. 4) Managemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efesien akan memberikan peluang bagi orang untuk korupsi. 5) Kemiskinan. 6) Taraf sinkronisasi peraturan perundangan dengan yang rendah kurang baik begitu pula adanya mental yang rendah dari sebagian oknum penegak hukum. 7) Pembagian fasilitas yang tidak merata dan adil serta sikap yang lebih mementingkan hak atas fasilitas dari pada tanggung jawab penggunaannya. 8) Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendorong dan merangsang untuk melakukan korupsi[9].

            Timbulnya kejahatan korupsi disebabkan karena adanya niatan, kesempitan, dan kesempatan. Tegasnya, penyebab timbulnya korupsi terdiri dari tiga faktor : 1) Faktor mental, 2) Faktor kondisi sosial ekonomi, 3) Faktor sistem tata-aturan. Faktor mental artinya kemerosotan moral akibat penyakit mental : seperti rakus, iri hati, tamak, gila harta, gila jabatan, curang, tidak jujur, serakah, seranah, serapah, budak hawa nafsu, nepotisme, despotisme, sakit jiwa, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Faktor kondisi sosial ekonomi : kondisi sosial ekonomi yang tidak sehat, kemelaratan, pengangguran, kekayaan yang membengkak pada golongan minoritas, dan belum berhasilnya usaha pemerataan hasil pembangunan. Faktor sistem tata-aturan : seperti pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh undang-undang, sistem management yang tidak terbuka, sistem pengawasan yang kurang efektif, dan lain sebagainya[10].

 

2.2 Perspektif Atau Pandangan Filsafat Hukum Terhadap Kasus Korupsi.

            Berbicara masalah pandangan filsafat terhadap kasus korupsi, maka sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang sering dikaji dalam filsafat hukum salah satunya adalah masalah “keadilan”. Prof.Dr.H. Muchsin, SH., menyatakan : “ Pada dasarnya KONSEP HUKUM itu sesungguhhya berbicara pada 2 (dua) konteks persoalan yaitu :

  1. Konteks yang pertama adalah KEADILAN yang menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil ditengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat.
  2. Konteks yang kedua adalah ASPEK LEGALITAS menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh sebuah kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.

            Dua konteks persoalan tersebut diatas seringkali terjadi benturan dimana terkadang hukum positif tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan dan sebaliknya rasa keadilan seringkali tidak memiliki kepastian hukum. Untuk mencari jalan tengahnya maka komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif yang ada selalu mencerminkan dari rasa keadilan itu sendiri”[11].

            Pada makalah ini penulis akan menganalisis perspektif atau pandangan filsafat hukum terhadap kasus korupsi Gayus Tambunan, khususnya mengenai unsur “keadilan” dalam putusan terhadap Gayus Tambunan. Vonis 7 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000,00 kepada Gayus Tambunan yang merupakan intepretasi atau cerminan dari pelaku korupsi yang telah didakwa dengan berbagai dakwaan suap dan tuntutan maksimal 20 tahun penjara oleh jaksa adalah salah satu kasus yang menarik untuk dipreteli satupersatu melalui pemikiran filsafat hukum. Apakah putusan itu benar adil dan pantas untuk perbuatannya yang merugikan milyaran rupiah uang negara? Atau memang mengusik rasa keadilan umat manusia? Apakah hakim benar-benar telah melakukan suatu putusan naluriah atau ada rasa lain?[12].

            Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Dengan kata lain kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab mengapa keadilan menjadi unsur konstitutif hukurn[13]. Dalam bukunya Nicomachean Ethics, Aristoteles juga telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia[14]. Dalam NORMA-NORMA KEHORMATAN MAHKAMAH AGUNG disebutkan “Bahwa ADIL pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum”[15].

            Keadilan versi positivisme sangatlah tekstual, melanggar undang-undang berarti melanggar hukum maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan sanksi yang ada pada undang-undang tanpa memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi di luar kehendak si pelanggar, dengan begitu terciptalah keadilan yang sejati. Maka dalam hal vonis 7 tahun penjara Gayus sangatlah mengusik hati nurani, karena si pelanggar tidak dijatuhi sanksi sesuai dengan yang dituntut jaksa selama 20 tahun. Cap tidak adil itupun meluber kemana-mana seolah-olah hakim terkesan tebang pilih. Karena pada kasus jaksa Urip yang menerima suap saja hakim dengan berani memvonisnya dengan sanksi maksimal yaitu 20 tahun penjara. Fikiran dan pendapat seperti itu sah-sah saja. Jika kita menilik lebih dekat maka kita akan lebih mengerti bahwa pendapat seperti itu dikeluarkan oleh para positivisme. Tak ada yang salah dengan sikap seperti itu, suatu penghargaan terhadap para pemikir positivisme. Lalu bagaimana dengan vonis 7 tahun itu? Seorang postpositivisme akan berfikir jauh dari itu. Ia akan memandang suatu masalah dengan lebih mendalam tanpa melupakan kaidah substansinya[16].

            Hukum yang diwakili undang-undang memang kerap mempertanyakan tentang rasa adil itu sendiri. Ukuran seperti apa yang pantas untuk mengukur rasa keadilan. Maka seorang pospositivisme akan menggeser sedikit cara berpikir seorang positivisme dengan melakukan pengingkaran terhadap apa yang sudah tertulis dalam beberapa hal dengan alasan yang naluriah. Ketika undang-undang tersebut telah sampai pada sebuah institusi legal suatu negara dan diterapkan lewat putusan hakim maka akan tercipta keadilan versi paradigma si hakim. Dalam kasus Gayus jelas sekali bahwa Ibu Albertina Ho, selaku hakim yang memutus perkara Gayus adalah seorang postpositivisme. Beliau hati-hati sekali dalam memutus. Tanpa mengurangi esensi yang substansial dari suatu aturan perundang-undangan beliaupun melihat fakta lain yang mengusik hati nurani sehingga menggeserkan putusannya dari tekanan-tekanan publik sesuai dengan apa yang memang seharusnya. Albertina Ho mengingkari undang-undang secara tekstual dan tidak terpengaruh dari tekanan-tekanan publik untuk membuat suatu putusan yang sangat dimengerti bagi para ahli hukum. Putusan 7 tahun itu merupakan hasil pemikiran seorang pospositivisme yang sangat cekatan. Beliau melihat realitas secara eksternal, real dan objektifyang tidak dipahami secara sempurna karena keterbatasannya sebagai manusia. Dengan mengandakan metodologi yang informasi yang secara situasional beliau paham betul tentang “kesalahan” yang disalahkan pada gayus juga tentang kesalahan yang tidak mutlak karena Gayus[17].

            Bodenheimer  mengatakan, “ada keraguan serius”, apakah sistem sosial yang memenuhi syarat-syarat kepastian aturan atau hukum bisa efektif tanpa kehadiran unsur yang substansial yaitu keadilan. Jika rasa keadilan sebagian besar masyarakat dihina dan diperkosa oleh sebuah sistem yang mengaku hukum untuk menegakkan kondisi-kondisi hidup yang sesuai dengan aturan, maka otoritas publik akan mengalami kesulitan dalam menjaga sistem hukum melawan usaha-usaha subversif. Orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal. Pemerintah yang mempertahankan aturan semacam itu akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Artinya, sebuah tatanan yang tidak berakar pada keadilan sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman dan berbahaya. Sebagaimana diungkapkan John Dickinson “Kita tidak hanya membutuhkan sebuah sistem peraturan umum yang bercampur baur, tetapi aturan yang berdasarkan pada prinsip keadilan” [18].

            Maka lagi-lagi keadilan sulit diindikasikan dengan alat apapun yang paling mutakhir. Pada kasus Gayus ketika dibebaskan oleh Pengadilan Negeri  Tangerang sungguh mengusik  rasa keadilan masyarakat.  Ketika muncul berita nenek tua  janda pejuang kemerdekaan  yang tertatih-tatih di pengadilan sebagai terdakwa karena menempati rumah dinas milik pemerintah, Gayus yang mengelapkan pajak miliaran rupiah justru  melengang bebas dari jeratan hukum. Penggelapan pajak sebesar Rp 25 miliar oleh Gayus ibarat gunung es. Nilai yang sesungguhnya yang telah digelapkan pegawai  Ditjen Pajak golongan III A  ini diyakini lebih besar lagi. Sebab yang terungkap di permukaan hanya sebagian kecil dari yang sesungguhnya terjadi, karena praktek  curang itu sudah dilakukan bertahun-tahun terhadap lebih dari satu Wajib Pajak (WP). Pada perkara inilah seorang postpositivisme pasti akan lebih sependapat dengan para positivisme, karena putusan bebas pada waktu itu memang tidak masuk akal. Namun seorang pospositivisme akan berpikir lebih terang lagi mengenai mengapa dakwaan ini bebas dengan mudah[19].

            Dari penjelasan diatas terlihat betapa masalah keadilan ini sangatlah abstrak maksud atau pengertiannya. Dalam hal menilik keadilan dalam putusan terhadap kasus korupsi Gayus Tambunan saja ada beberapa versi terhadap apa yang disebut adil abgi seorang Gayus Tambunan. Paling tidak hal tersebut dapat memberikan sedikit gambaran betapa masalah keadilan ini tidak mudah untuk dirumuskan. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam tempat dan waktu yang berlainan, persepsi keadilannya mungkin sekali menjadi berlainan pula[20].

 

2.3 Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Alam Dengan Didasarkan Pada Ajaran Islam.

            Seperti yang diketahui bahwa gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Menurut sumbernya aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua macam : (1) irasional yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung, dan (2) rasional yang berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abdi itu adalah rasio manusia[21].  Serta hukum alam memiliki sifat universal,abadi dan tidak terbatas oleh waktu.

            Ajaran Islam merupakan suatu kaidah hukum alam juga karena ajaran Islam itu bersumber langsung dari Tuhan serta bersumber dari rasio Rasulullah dalam menafsirkan ketentuan Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Islam sebagai agama yang universal dapat berlaku di segala tempat, waktu dan keadaan dan untuk semua manusia di dunia ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat surat (21) al-‘Anbiya’ ; 107:

 (Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam)[22].

Menilik kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Tuhan maupun rasio manusia karena korupsi didalamnya terdapat tindakan mencuri dimana dalam Ajaran Islam, Allah melarang seseorang mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Serta Rasulullah-pun melarang perbuatan korupsi seperti hadits berikut :

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (H.R. Turmuzi)”[23].

            Sanksi  dalam syariat Islam terhadap korupsi bervariasi karena tidak adanya nash qath‟i yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi ta‟zir, di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan[24].

            Dalam lembaran sejarah Islam, telah diberikan beberapa langkah terobosan penanggulangan korupsi seperti kebijakan-kebijakan Khalifah ‘Umar bin al-Khathtab ra., pada masa pemerintahannya, untuk menanggulangi tindak pidana korupsi antara lain : 1) Memberi gaji yang cukup bagi biaya hidup karyawan dan keluarganya. 2) Dilakukan wajib daftar kekayaan bagi para pegawai. Kekayaan de facto pegawai dibanding dengan kekayaan de jure pegawai sesuai dengan daftar kekayaan. Selisih lebih kekayaan itu, yang separohnya disita, dimiliki oleh negara. Kebijaksanaan  seperti itu dikenal dengan “Ta’dibul-muwazhaf bil muqasamah-fil-amwal”. 3) Merealisasikan ayat 7 surat (59) al-Hasyr ;

 (… supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya).

4) Melakukan “at-Taftisy” (waskat) oleh “Shahibul-Ummal” kepada bawahannya. “Rasulullah s.a.w. melarang seorang pegawai menerima “risywah” (suap) dari rakyat. Beliau menjatuhi hukuman administratif berupa tegoran, dalam peristiwa Ibnul Lutabiyah yang diangkat menjadi pegawai zakat dan menerima hadiah dari salah seorang anggota masyarakat wajib zakat. (Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)[25].”

            Pada saat ini penanggulangan korupsi berdasarkan syariat Islam dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

  1. Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan”.
  2. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap(HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur(HR Imam Ahmad).
  3. Ketiga, perhitungan kekayaan.
  4. Keempat, teladan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara.
  5. Kelima, hukuman setimpal.
  6. Keenam, pengawasan masyarakat[26].

            Dari uraian diatas terlihat sangat jelas bahwa penaggulangan terhadap tindak korupsi menurut hukum Islam sebagai suatu norma yang bersumber langsung dari Tuhan sangatlah kompleks dan jelas dalam pengaturannya,baik yang bersifat preventif maupun regresif. Maka pantaslah apa yang dikatakan oleh Socrates bahwa hukum alam kedudukannya lebih tinggi dari hukum positif, serta pendapat Sophocles bahwa hukum alam merupakan dasar bagi berlakunya hukum positif[27], hal ini terbukti dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang berumber dari Allah dan merupakan hukum alam, dimana dalam pengaturannya mengenai korupsi sudah sangat lengkap sehingga pengaturannya tersebut dapat dijadikan dasar yang sangat cukup untuk hukum positif yang mengatur tindak korupsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

KESIMPULAN

  1. Menurut Andi Hamzah, Korupsi berasal dari kata Latin “Corruptio” atau “Corruptus” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption”, dalam bahasa Belanda “Korruptie”, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “Korupsi”. John M. Echols dan Hasan Shadily menerjemahkan korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, sedangkan A.I.N Kramer ST. menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Timbulnya kejahatan korupsi disebabkan karena adanya niatan, kesempitan, dan kesempatan. Tegasnya, penyebab timbulnya korupsi terdiri dari tiga faktor : 1) Faktor mental, 2) Faktor kondisi sosial ekonomi, 3) Faktor sistem tata-aturan.
  2. Perspektif atau pandangan filsafat hukum terhadap kasus korupsi Gayus Tambunan, khususnya mengenai unsur “keadilan” dalam putusan terhadap Gayus Tambunan adalah Keadilan versi positivisme sangatlah tekstual, melanggar undang-undang berarti melanggar hukum maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan sanksi yang ada pada undang-undang tanpa memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi di luar kehendak si pelanggar, dengan begitu terciptalah keadilan yang sejati. Pospositivisme akan menggeser sedikit cara berpikir seorang positivisme dengan melakukan pengingkaran terhadap apa yang sudah tertulis dalam beberapa hal dengan alasan yang naluriah. Ketika undang-undang tersebut telah sampai pada sebuah institusi legal suatu negara dan diterapkan lewat putusan hakim maka akan tercipta keadilan versi paradigma si hakim.
  3. Penanggulangan korupsi berdasarkan syariat Islam dapat dilakukan dengan upaya sistem penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, perhitungan kekayaan, teladan pemimpin, hukuman setimpal, pengawasan masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Ghofur Anshori. Filsafat Hukum Sejarah Aliran Dan Pemaknaan.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Edi Setiadi dan Rena Yulia.  Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Irdamisraini.  “Korupsi Perspektif Pidana Islam” dalam Hukum Islam. Vol. VIII No 2. Riau: UIN SUSKA, 2008.

Prof. Darji Darmodiharjo, SH dan DR. Shidarta, SH., MHum. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Tim Penyusun. Kamus Bahasa Indonesia.  Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Tolib Setiady. Pokok-Pokok Filsafat Hukum Dalam Penelusuran Kepustakaan.  Bandung: Dewa Ruchi, 2007.

 

MAKALAH DAN ARTIKEL :

 

Jeje Abdul Rojak.  “Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif islam,” . Surabaya. 28 November 2009.

Hidayatullah. “Kitapun Bisa Jadi Pemberantas Korupsi” .  Juni 2011.

WEBSITE :

http://ahmadfk.wordpress.com/2007/10/19/jalur-penal-dan-non-penal-harus-sejalan/

http://filsafat.kompasiana.com/2011/02/14/vonis-gayus-dalam-kacamata-pospositivisme/

http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/fenomena-korupsi-dari-sudut-pandang-filsafat-ilmu/

http://khalidwahyudin.wordpress.com/2008/06/24/syariat-islam-dalam-pemberantasan-korupsi/

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

 

 

 

           

           

           

 

 


[1] Jeje Abdul Rojak, “Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif islam,” Surabaya, 28 November 2009, hlm. 1.

[3] Hidayatullah, “Kitapun Bisa Jadi Pemberantas Korupsi,”  Juni 2011, hlm. 1.

[5] Tolib Setiady, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Dalam Penelusuran Kepustakaan, (Bandung: Dewa Ruchi, 2007), hlm. 21.

[6] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 70.

[7] Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 756.

[8] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Op.Cit., hlm. 75.

[9] Jeje abdul Rojak, Op.Cit., hlm. 3.

[10] Ibid., hlm. 4.

[11] Tolib Setiady, Op.Cit., hlm. 127.

[13] Ibid.

[14] Prof. Darji Darmodiharjo, SH dan DR. Shidarta, SH., MHum, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 156.

[15] Tolib Setiady, Op.Cit., hlm. 128.

[17] Ibid.

[18] Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah Aliran Dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006). Hlm. 57.

[20] Prof. Darji Darmodiharjo, SH dan DR. Shidarta, SH., MHum, Op.Cit., hlm. 158.

[21] Ibid., hlm. 103-104.

[22] Jeje abdul Rojak, Op.Cit., hlm. 6.

[23] Irdamisraini, “Korupsi Perspektif Pidana Islam” dalam Hukum Islam. Vol. VIII No2, (Riau: UIN SUSKA, 2008), hlm. 122.

[24] Ibid.

[25] Jeje abdul Rojak, Op.Cit., hlm. 8-9.

[27] Tolib Setiady, Op.Cit., hlm. 170.

Iklan